OJK Perlu Tingkatkan Pengawasan Terhadap ‘Fintech’

02-03-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Ramson Siagian. Foto : Fitri/mr

 

Seiring berkembangnya kemajuan teknologi dan inovasi di sektor jasa keuangan, layanan jasa keuangan modern berbasis online atau financial techology (fintech) menjadi tren di masyarakat karena dianggap lebih praktis. Mencermati fenomena tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Ramson Siagian menegaskan, OJK harus meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terhadap fintech.

 

"Kinerja OJK terkait dengan (pengawasan) fintech, kelihatan belum mantap. Artinya masih dalam proses (perlu peningkatan), tetapi mungkin karena fintech ini baru, atau bisa juga pelaksana-pelaksana OJK masih agak gagap. Itu kita push terus agar betul-betul mengawasi secara efektif," tegasnya di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2020).

 

Ramson menekankan bahwa OJK perlu memberikan dukungan terhadap fintech legal. Dalam artian, jangan sampai menghambat apa yang dilakukan fintech yang betul-betul melaksanakan sesuai dengan regulasi. “Tetapi bagi yang bodong atau tidak benar, itu harus dilakukan tindakan," tegasnya.

 

Ketertarikan masyarakat bekerja sama dengan fintech tidak terlepas dari kemudahan mendapat tambahan modal atau kredit. "Nasabah yang memerlukan kredit juga lebih cenderung, lebih tertarik untuk bekerja sama dengan fintech kalau mereka memerlukan tambahan modal," ujar Ramson.

 

Terlepas dari berbagai kemudahan yang ditawarkan, Ramson menilai nasabah perlu memperhitungkan acuan bunga yang lebih tinggi saat mengajukan kredit pada fintech serta legalitas perusahaan, mengingat masifnya fintech bodong saat ini.

 

"Dan pemilik uang juga melihat bunganya lebih tinggi, jadi cost-nya lebih tinggi, jadi mungkin proses birokrasinya lebih cepat. Tapi di satu sisi mungkin ada kelemahannya bahwa ada yang bodong," pungkas legislator Fraksi Partai Gerindra itu. (srw/es)

BERITA TERKAIT
Fathi Apresiasi Keberhasilan Indonesia Bergabung dalam BRICS, Sebut Langkah Strategis untuk Perekonomian Nasional
08-01-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Fathi, menyampaikan apresiasi atas pengumuman resmi yang menyatakan Indonesia sebagai anggota penuh...
Perusahaan Retail Terlanjur Pungut PPN 12 Persen, Komisi XI Rencanakan Panggil Kemenkeu
05-01-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menegaskan pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu)...
Edukasi Pasar Modal Sejak Dini Dapat Meningkatkan Literasi Keuangan Generasi Muda
04-01-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Fathi menyambut baik usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menginginkan edukasi...
Anis Byarwati Apresiasi Program Quick Win Prabowo: Potensi Kebocoran Anggaran Harus Diminimalisasi
25-12-2024 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyatakan apresiasi dan dukungannya terhadap komitmen Presiden Prabowo untuk menjadikan...